Facts About reformasi intelijen indonesia Revealed

Facts About reformasi intelijen indonesia Revealed

Blog Article

Rekomendasi-rekomendasi dari diskusi terbatas mengenai Reformasi Intelijen Indonesia memuat beberapa hal penting untuk diperhatikan diantaranya penerapan Threat-Based mostly Intelligence, reformasi rekrutmen personel, menjaga independensi kelembagaan, memperkuat mekanisme pengawasan, dan menyesuaikan regulasi kelembagaan untuk keberlangsungan sistem intelijen yang adaptif dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan.

Constitutional Court: The Constitutional Court was 1st established on November nine, 2001 as a consequence of the 3rd amendment on the Constitution in the Republic Indonesia. Not like the Supreme Courtroom, the Constitutional Court docket just isn't an appellate courtroom. Its conclusion is final and binding and, consequently, can't be challenged. Article 24C in the Structure states which the powers on the Constitutional Courtroom are to start with, to overview the regulation created in opposition to the Structure; next, to resolve disputes among state establishment; third, to take care of dissolution of political get-togethers; fourth, to resolve disputes more than election effects; and fifth, to rule on president’s impeachment. In relation to the process of impeachment, the jurisdiction of your Courtroom is simply restricted to The difficulty of legislation on whether or not the President and/or the Vice chairman are responsible in carrying out the functions prohibited because of the Constitution. The decision on no matter if to get rid of the President and/or even the Vp continues to be underneath the authority with the Men and women’s Consultative Assembly.

This informative article describes the dynamics of Indonesia’s intelligence reform from combatant intelligence posture through the put up-independence revolution of 1945 on the authoritarian point out intelligence beneath the New Purchase regime after 1965, and also to the era of intelligence reform after the 1998 reformation movement. A short while ago, the worries for Indonesian intelligence establishments have shifted from the need for laws and political policies to the need to get a democratic intelligence posture and the chance to encounter rising safety threats.

Considering that the beginning from the 1998 reforms, the tension from civil Modern society to carry out intelligence reform was not powerful more than enough. Apart from the structural political adjust such as democratic elections and amendments or cancellation of articles or blog posts from the Structure and authoritarian mendapatkan informasi lebih lanjut legislation, the primary security sector troubles have been only marginally dealt with.

yang memberikan keuntungan yang menentukan bagi mereka yang menguasainya. Bahkan media massa mampu untuk mempengaruhi dengan signifikan proses peradilan yang sedang berlangsung, sehingga berakibat kekuasaan kehakiman menjadi tidak independen. Media massa sangat efektif sebagai alat pembenaran.

Media massa sangat efektif menggiring opini publik, untuk menghakimi sesuatu yang belum pasti terjadi. Medan perang intelijen ke depan adalah informasi dan pembentukan opini. Penggalangan media dan opini yang intens tanpa mengabaikan kebebasan pers, harus dilakukan secara terpola dan komprehensif. Dalam hal ini kuncinya bukan hanya bereaksi dan melakukan counter

Soeharto-Moerdani’s relationship turned more and more tenuous in the direction of the top with the eighties. Soeharto, who was aware of the emergence of Global and nationwide political pressures on The difficulty of democracy, changed his strategy to safeguard his electric power by ‘embracing’ the Islamic groups that he managed to raise from the

Paska 27 tahun perjalanan panjang reformasi, cita-cita reformasi memang belum mati, tapi reformasi hidup dilingkungan yang sama sekali bukan habitatnya. Begitu pula wajah intelijen negara yang bopeng terjangkit virus “politik ugal-ugalan”, akibat pandemi selama rezim Jokowi.

Informasi keamanan nasional tersebut akan tergambar dari hasil koordinasi lintas lembaga intelijen negara, sehingga bisa dijadikan pemetaan oleh pengambil kebijakan.

Lembaga intelijen sendiri justru dianggap terlibat mengambil bagian dari agenda “politisasi vaksin.” Beberapa waktu lalu BIN bersama mantan Kemenkes Terawan memaksa agar vaksin nusantara segera mendapatkan pengakuan dari BPOM. Dengan label “karya anak bangsa” banyak pihak (termasuk BIN) memaksa BPOM untuk melakukan uji lebih lanjut.

Para calon-calon intelijen dikirim ke Pulau Saipan Filipina untuk mengikuti method pelatihan hingga beberapa angkatan yang kemudian pelatihannya diteruskan di Indonesia. Para alumni ditempatkan di berbagai operasi klandestin yang sangat tertutup dan mampu menembus jantung musuh seperti operasi (Trikora, Dwikora, G30S PKI, dll). DC dikenal dengan nama samaran Ksatria Graha yang merupakan kader-kader intelijen profesional terlatih, yang merupakan bagian penting yang tak dapat dilepaskan dari sejarah intelijen Indonesia.

Perjalanan demokrasi di Indonesia masih dalam proses untuk mencapai suatu kesempurnan. Wajar apabila dalam pelaksaannya masih terdapat ketimpangan untuk kepentingan penguasa semata. Penguasa hanya mementingkan kekuasaan semata, tanpa memikirkan kebebasan rakyat untuk menentukan sikapnya . Sebenarnya demokrasi sudah muncul pada zaman pemerintahan presiden Soekarno yang dinamakan design Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto product demokrasi yang dijalankan adalah product Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, design demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya. Begitu pula kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah.

Rizal juga menyuarakan hal yang serupa dengan Aditya, bahwa akuntabilitas sangat penting dalam menjaga efektivitas pengawasan intelijen. Ia menegaskan bahwa walau pengawasan intelijen tidak bisa bersifat terbuka sepenuhnya, namun prinsip akuntabilitas harus tetap diutamakan.

Yang perlu menjadi perhatian dalam reformasi ini, meskipun intelijen bekerja di bawah pemerintahan yang demokratis, bukan berarti bahwa intelijen harus sepenuhnya di gerakkan oleh nilai-nilai demokratis.